Nama Sirkuit Dian Rakashima Semakin Jadi Polemik di Jepara

[caption id="attachment_253357" align="alignleft" width="1280"] Sirtkuit Klapa Park, yang akan dirubah namanya sampai kini masih menjadi polemik berkepanjangan. (MURIANEWS/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara- Persoalan penamaan sirkuit motocross yang berada di kawasan Bumi Perkemahan Pakis Adhi masih terus menjadi polemik. Penamaan sirkuit Dian Rakashima itu menimbulkan pro dan kontra. Sebelumnya, sirkuit tersebut diberi nama Sirkuit Kelapa Park. Namun, saat ini ada rencana untuk mengubah namanya menjadi Dian Rakashima. Meski baru wacana, ide ini langsung menimbulkan ‘kegaduhan’. Ketua Federasi Olahraga Balap Motor (FOBM) Jepara, Latifun yang pertama kali mengapungkan gagasan penamaan ‘Dian Rakashima’, mengakui masalah ini memang menjadi pembicaraan. Namun baginya, nama ‘Dian’ pada penamaan tersebut tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan apapun. “Itu nama, kan usulan dari teman-teman anggota FBOM. Jadi, sebagai ketua, sudah selayaknya saya menyalurkan aspirasi dari mereka. Apa salahnya,” kata Latifun, Kamis (18/11/2021). Latifun mengatakan bahwa kata ‘Dian’ tidak melulu bisa dikaitkan dengan nama Bupati Jepara, Dian Kristiandi. Ia mengungkapkan, kata dian sejatinya memiliki makna filosofis. Yaitu bermakna cahaya. Jika digabung dengan Rakashima, lanjut Latifun, berarti cahaya dari tiga tokoh perempuan Jepara yang bisa menyinari para atlet motocross. Pasalnya, Rakashima sendiri itu merupakan akronim dari Ratu Kalinyamat, Kartini, dan Ratu Shima. BACA JUGA: Dikasih Nama Bupati, Sirkuit Balap Motor di Jepara Jadi Polemik “Jadi kata Dian itu tidak lantas berarti bupati. Jangan disalah artikan. Dian itu artinya kan, cahaya. Kalaupun itu nama orang, kan ada juga Dian Sastro Wardoyo, terus ada Dian-dian yang lainnya,” ujar Latifun. Diketahui, nama baru sirkuit tersebut akan diresmikan even Kejuaraan Daerah (Kejurda) Motocross 2021 Jateng-DIY pada Sabtu, 20 November 2021. Tak hanya di masyarakat awam, penamaan sirkuit itu juga menjadi buah bibir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara. Salah satu yang menyoalnya yaitu Nur Hidayat, Ketua Komisi C DPRD Jepara. Nur Hidayat menilai penamaan bangunan dan jalan, apapun itu, semestinya diputuskan dalam Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan, di Kabupaten Jepara regulasi tentang hal itu masih abu-abu. “Sementara di daerah lain sudah mengatur bahwa penamaan bangunan fasilitas publik, itu kan, harus melalui Perda. Dan rata-rata orangnya (nama bangunan publik, red) sudah meninggal,” kata Nur Hidayat. Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Jepara, Edy Sudjatmiko, menyampaikan bahwa sejauh ini penamaan jalan atau gedung fasilitas umum hanya menggunakan surat keputusan bupati. Namun, pihaknya juga mengetahui di beberapa daerah sudah mengaturnya dalam bentuk Perda. “Kalau memang itu (Perda penamaan bangunan fasilitas publik, red) dipandang penting, ya, silahkan saja kita bahas bersama. Sebab selama ini kan, tidak menjadi polemik,” jelas Edy.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Budi erje